
Berita Update Terkini
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun ini mencapai Rp300 triliun. Informasi ini disampaikan berdasarkan laporan Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam acara HUT ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu (15/2/2025).
"Pak Erick Thohir melaporkan bahwa dividen BUMN tahun ini mencapai Rp300 triliun," ujar Prabowo dalam pidatonya.
Pemanfaatan Dividen BUMN
Dari total dividen yang disetorkan, pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan Rp100 triliun sebagai modal kerja atau capital expenditures (capex) bagi BUMN. Sementara itu, Rp200 triliun akan digunakan untuk investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Pak Erick mengusulkan agar Rp100 triliun digunakan kembali oleh BUMN untuk memperkuat modal kerja. Saya sepakat, karena dengan cara ini BUMN dapat terus berkembang. Sisanya, sebesar Rp200 triliun, akan dimanfaatkan untuk investasi yang lebih produktif dan berkelanjutan," ujar Prabowo.
Efisiensi Anggaran Negara
Selain peningkatan pendapatan dari dividen BUMN, pemerintah juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Kementerian Keuangan berhasil memangkas anggaran sebesar Rp300 triliun pada tahap pertama dan Rp308 triliun pada tahap kedua.
"Kami telah melakukan penghematan yang luar biasa. Pada tahap pertama, efisiensi anggaran berhasil mencapai Rp300 triliun. Tidak berhenti di situ, tahap kedua mencatat pemangkasan tambahan sebesar Rp308 triliun," ungkap Prabowo dengan optimisme.
Pemanfaatan Dana Efisiensi
Dengan adanya penghematan dan dividen BUMN, total anggaran yang dapat dialokasikan mencapai Rp750 triliun. Presiden menegaskan bahwa dana ini akan digunakan untuk program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan infrastruktur pendidikan.
"Dana ini akan dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti penyediaan pupuk bagi petani serta renovasi dan pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia," tambahnya.
Prabowo juga menekankan bahwa efisiensi anggaran mencakup pengurangan kegiatan yang dianggap kurang mendesak, termasuk perjalanan dinas ke luar negeri. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam anggaran negara digunakan secara optimal demi kesejahteraan rakyat.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kinerja BUMN, memperkuat ekonomi nasional, serta mempercepat pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.