Prabowo Bidik Lahan Eks BLBI untuk Penuhi Kebutuhan Rumah MBR

JAKARTA – Pemerintah berupaya keras untuk mewujudkan program 3 juta rumah dengan memanfaatkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk pembangunan kawasan hunian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, berencana untuk mengembangkan lahan tersebut dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), yang bertujuan untuk menyediakan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

1. Lahan di Jabodetabek Siap Dikembangkan

Di kawasan Jabodetabek, sejumlah lahan eks BLBI yang menjadi target pengembangan perumahan terletak di beberapa titik strategis. Salah satunya adalah lahan di sekitar jalan Nur Ali, Kecamatan Bekasi Barat, yang rencananya akan dibangun menjadi kawasan hunian. Selain Bekasi, lahan eks BLBI di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, juga diincar untuk pengembangan kawasan hunian yang ramah bagi MBR.

Menteri Ara menjelaskan bahwa salah satu lahan eks BLBI di Karawaci memiliki luas total 3,7 hektar, dengan sebagian besar di satu hamparan besar dan sisanya tersebar di beberapa lokasi lainnya. Ia melihat potensi besar di kawasan ini, yang berdekatan dengan fasilitas publik seperti kampus, rumah sakit, dan kawasan komersial.

2. Langkah Lanjutkan Kolaborasi dengan Dirjen Kekayaan Negara

Menteri Ara menilai lahan eks BLBI di Tangerang sudah dalam kondisi 'clean and clear', atau tidak ada penghuni di sana. Oleh karena itu, pihaknya akan segera bertemu dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Kepala Bank Tanah untuk membahas konsep pembangunan perumahan di area tersebut, serta lahan negara lainnya.

Namun, tantangan muncul di lahan eks BLBI di Bekasi Barat, di mana terdapat sekitar 1.000 Kepala Keluarga yang masih menempati area tersebut. Pemerintah akan terus mencari solusi untuk memastikan ketersediaan lahan yang bebas sengketa, sehingga pembangunan perumahan dapat berjalan lancar.

3. Pemanfaatan Lahan Negara Jadi Solusi

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyambut positif rencana pemanfaatan lahan eks BLBI. Menurutnya, lahan-lahan ini sangat cocok untuk pembangunan hunian vertikal, yang lebih efisien dan mampu menampung lebih banyak masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal.

Heru juga menambahkan bahwa jika pemerintah mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk sektor perumahan, maka penyaluran FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) bagi MBR dapat lebih luas, dan akan mempercepat proses pembangunan rumah. Dengan langkah ini, target FLPP tahun 2025 yang awalnya sebesar 220 ribu unit bisa terlampaui, memberikan kesempatan lebih banyak bagi masyarakat untuk memiliki rumah.

4. Komitmen Pemerintah untuk Program 3 Juta Rumah

Langkah pemanfaatan lahan eks BLBI ini merupakan salah satu upaya nyata dari pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Dengan dukungan pembiayaan yang terjangkau dan pemanfaatan aset negara, diharapkan bisa membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

"Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan rumah untuk rakyat, terutama untuk mereka yang belum memiliki hunian," pungkas Heru.