Pekerja Migran Indonesia Kini Dapat Akses KUR, Aturan Resmi Telah Rampung

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa aturan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah selesai dan siap dilaksanakan. Hal ini menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi PMI, yang merupakan kontributor devisa negara.

Menurut Airlangga, regulasi terkait KUR untuk PMI ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung para pekerja migran yang telah memberikan banyak kontribusi bagi perekonomian Indonesia. "Proses pembiayaan, seperti yang dilakukan oleh Bank Mandiri, diharapkan terus didorong. KUR untuk pekerja migran pun bisa segera disalurkan dan memberi manfaat langsung kepada mereka," ujarnya di gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Airlangga menambahkan bahwa tidak ada lagi regulasi yang perlu disiapkan, dan saat ini program tersebut tinggal diluncurkan kepada para pekerja migran. "Regulasi sudah selesai, tinggal diimplementasikan," tegasnya.

KUR Sebesar Rp100 Juta untuk Pekerja Migran

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga memastikan bahwa para pekerja migran Indonesia akan mendapatkan fasilitas KUR sebesar Rp100 juta. Program ini akan difasilitasi oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dirancang untuk melindungi PMI dari praktik lintah darat yang seringkali merugikan mereka.

Erick menjelaskan bahwa KUR ini dapat digunakan oleh PMI yang sudah mendapatkan sertifikat kerja. Salah satu contoh pemanfaatannya adalah untuk membiayai pelatihan keterampilan. Jika biaya pelatihan mencapai Rp20 juta, maka pekerja migran bisa mengakses KUR hingga Rp100 juta untuk menutupi biaya tersebut.

"Program ini memberi kepastian finansial bagi pekerja migran, memudahkan mereka untuk mendapatkan pelatihan yang diperlukan agar dapat bekerja dengan lebih baik. KUR ini akan menjadi alat untuk memastikan mereka tidak terjebak dalam praktik pinjaman dengan bunga tinggi," jelas Erick saat ditemui di kantor Kementerian BUMN.

Ekspansi Layanan KUR di Luar Negeri

Dalam rangka mempermudah akses pendanaan bagi PMI, Himbara juga berencana memperluas jangkauannya ke negara-negara mitra utama, seperti Arab Saudi, Korea Selatan, Hong Kong, Malaysia, dan Taiwan. Hal ini penting mengingat banyaknya PMI yang bekerja di negara-negara tersebut dan membutuhkan akses ke fasilitas pendanaan yang lebih mudah.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pekerja migran Indonesia dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka dan memiliki akses yang lebih baik untuk mengembangkan usaha atau memperbaiki kualitas hidup mereka di luar negeri.