Kesalahan Ketik dalam Dakwaan Hasto Kristiyanto: Penasihat Hukum Keberatan, Publik pun Bertanya-tanya

Kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, bukan karena substansi dakwaan, melainkan karena adanya kesalahan ketik (typo) dalam dokumen resmi dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Kesalahan ini memicu keberatan keras dari penasihat hukum Hasto, yang menilai hal tersebut mencerminkan ketidakprofesionalan dalam proses hukum.

Dakwaan yang Dipertanyakan

Dalam dokumen dakwaan yang beredar, ditemukan beberapa kesalahan penulisan, mulai dari nama hingga pasal yang dikutip. Penasihat hukum Hasto, Rudi Pratomo, menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut tidak hanya merugikan kliennya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas proses hukum yang sedang berjalan.

"Bagaimana mungkin dokumen sepenting dakwaan bisa mengandung kesalahan ketik? Ini menunjukkan ketidakcermatan yang sangat fatal. Kami meminta agar dakwaan ini dikaji ulang dan diperbaiki sebelum proses persidangan dilanjutkan," tegas Rudi dalam konferensi pers.

Respons Kejaksaan

Menanggapi hal tersebut, pihak Kejaksaan Agung mengakui adanya kesalahan teknis dalam dokumen dakwaan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Ali Mukartono, menjelaskan bahwa kesalahan tersebut murni bersifat administratif dan tidak memengaruhi substansi dakwaan.

"Kami mengakui ada kesalahan ketik yang terjadi. Namun, hal ini tidak mengurangi esensi dari dakwaan yang diajukan. Kami akan segera melakukan perbaikan dan memastikan bahwa dokumen yang diajukan ke pengadilan bebas dari kesalahan," ujar Ali.

Reaksi Publik dan Pakar Hukum

Kasus ini memicu perdebatan di kalangan publik dan pakar hukum. Banyak yang mempertanyakan bagaimana kesalahan sepele seperti typo bisa terjadi dalam dokumen resmi yang seharusnya melalui proses pengecekan berlapis.

"Dalam proses hukum, setiap detail memiliki arti penting. Kesalahan ketik, sekecil apa pun, bisa berdampak besar pada persepsi publik terhadap kredibilitas sistem peradilan kita," ungkap Dr. Fitriani, pakar hukum dari Universitas Indonesia.

Di media sosial, netizen pun ramai memberikan komentar. Sebagian menganggap ini sebagai bukti ketidakseriusan aparat penegak hukum, sementara yang lain melihatnya sebagai kesalahan manusiawi yang bisa diperbaiki.