Isu Kontroversial PT Lembah Tidar Indonesia dalam Retret 505 Kepala Daerah: Istana Angkat Bicara

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara terkait beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia, perusahaan yang mengelola retret 505 kepala daerah, dimiliki oleh kader Partai Gerindra. Kabar tersebut sempat menghebohkan publik setelah viral di media sosial.

Prasetyo dengan tegas membantah kabar tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025). "Tidak (dimiliki kader Gerindra), itu hanya yang mengelola," ungkapnya, menanggapi isu yang berkembang.

Mensesneg juga memastikan bahwa pelaksanaan retreat tersebut sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan alokasi anggaran berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Semua menggunakan APBN, dana tersebut dialokasikan dari Kemendagri," jelas Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, tidak ada transaksi atau transfer dana dari pemerintah daerah ke PT Lembah Tidar."Semua menggunakan APBN, dana dialokasikan melalui Kemendagri," jelasnya, menegaskan kembali bahwa tidak ada transaksi dana yang berpindah ke PT Lembah Tidar.

Retret 505 kepala daerah yang dilakukan belakangan ini memang menjadi sorotan publik, terutama terkait biaya yang dipungut dari peserta yang diduga harus mentransfer dana ke rekening PT Lembah Tidar Indonesia. Hal ini terungkap melalui Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 200.5/628/SJ, yang kemudian viral di media sosial, setelah dibagikan oleh Dandhy Laksono, Co-Founder Watchdoc, melalui akun X-nya pada Rabu (12/2/2025).

Kendati telah dibantah oleh Mensesneg, isu ini masih terus mengundang perhatian publik yang berharap adanya klarifikasi lebih lanjut mengenai transparansi penggunaan anggaran negara dalam kegiatan tersebut.