Anggota DPR PDIP Geram di Raker dengan KPU: Serukan Mundur Massal

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025), Deddy menilai bahwa Pilkada kali ini sangat bermasalah dan meminta seluruh pejabat terkait bertanggung jawab dengan mundur secara kolektif.

Deddy bahkan menyebut bahwa kegagalan Pilkada 2024 adalah warisan dari pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan bahwa berbagai kejanggalan yang terjadi dalam Pilkada membuktikan bahwa sistem pemilu di bawah pemerintahan sebelumnya merupakan yang terburuk dalam sejarah.

"Terbukti apa yang selama ini dipermasalahkan banyak pihak. Pemilu kita di bawah pemerintahan sebelumnya adalah yang paling buruk dalam sejarah, sah!" ujar Deddy dengan nada tinggi.

Ia merujuk pada data yang menunjukkan bahwa 310 daerah atau hampir 60 persen dari total Pilkada mengalami masalah yang melibatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Deddy mempertanyakan kelayakan mereka yang masih duduk di kursi legislatif setelah melihat kenyataan tersebut.

"Situasi ini benar-benar tidak masuk akal. Jika hampir 60 persen daerah bermasalah, apakah kita masih layak duduk di ruangan ini?" ujarnya dengan ekspresi geram.

Sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy menuntut pertanggungjawaban dari berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan Kapolri. Menurutnya, mereka semua telah gagal dalam memastikan jalannya Pilkada yang adil dan demokratis.

"Jika kita memiliki rasa tanggung jawab dan budaya malu, sudah seharusnya kita semua mundur. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri—kita semua telah gagal menjalankan tugas dengan baik," tegasnya.

Deddy bahkan menyarankan agar seluruh anggota DPR RI juga ikut mundur untuk menciptakan rasa keadilan. Ia menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri bersama rekan-rekannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi bangsa.

"DPR juga harus ikut mundur. Jika perlu mundur bersama, saya siap. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap negara," tandasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dari 235 daerah yang tidak dipersoalkan dalam Pilkada, 37 di antaranya hanya memiliki satu pasangan calon atau kotak kosong. Ini berarti hanya 198 daerah yang benar-benar menjalani Pilkada dengan kompetisi terbuka. Namun, menurutnya, bukan berarti daerah-daerah ini terbebas dari pelanggaran.

Banyak pelanggaran yang terjadi begitu sistematis dan masif hingga sulit dibuktikan. Bahkan, bisa jadi masyarakat sudah terlalu jenuh untuk melaporkannya," pungkasnya.